Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal sertifikasi halal setelah munculnya isu yang berkaitan dengan istilah ART RI-AS. Perdebatan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, pelaku usaha, hingga akademisi. Di tengah riuhnya opini, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Prof Budi Guntoro memberikan pandangannya yang mencoba meredam kebingungan sekaligus memberi perspektif ilmiah tentang masalah yang sedang hangat ini.
Menurut penjelasan Prof Budi Guntoro, persoalan sertifikasi halal sering kali tidak hanya soal label di produk, melainkan juga menyentuh aspek teknis produksi, rantai pasok, dan pemahaman masyarakat terhadap istilah-istilah teknis. Ketidakjelasan istilah atau singkatan yang tiba-tiba viral dapat memicu salah tafsir, sehingga penting bagi pihak berwenang dan akademisi untuk menjelaskan konteks secara lugas agar publik tidak salah kaprah. Prof Budi Guntoro menekankan bahwa komunikasi yang transparan dan edukasi publik menjadi kunci agar polemik tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap lembaga sertifikasi.
Prof Budi Guntoro juga menyoroti sisi ilmiah dari sertifikasi halal, khususnya pada produk hewani. Proses penjaminan halal melibatkan aspek biologi, teknologi pangan, dan manajemen rantai pasok. Oleh karena itu, keputusan terkait status halal suatu produk sebaiknya didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan standar yang jelas. Dalam konteks ini, peran fakultas peternakan dan institusi pendidikan tinggi menjadi penting untuk memberikan kajian ilmiah yang dapat membantu pembuat kebijakan dan masyarakat memahami implikasi teknis di lapangan.
Selain aspek teknis, ada pula dimensi sosial dan ekonomi yang tidak boleh diabaikan. Sertifikasi halal memiliki dampak pada akses pasar, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk lokal. Ketika muncul kebingungan soal istilah atau prosedur, pelaku usaha kecil dan menengah bisa menjadi pihak yang paling dirugikan karena mereka mungkin tidak memiliki sumber daya untuk segera menyesuaikan diri atau mencari klarifikasi. Prof Budi Guntoromengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan panduan praktis dan bantuan teknis kepada pelaku usaha agar proses sertifikasi berjalan adil dan inklusif.
Dalam menanggapi polemik, Prof Budi Guntoromengajak semua pihak untuk menahan diri dari kesimpulan cepat dan lebih mengutamakan dialog berbasis data. Klarifikasi resmi dari lembaga sertifikasi dan otoritas terkait perlu disampaikan secara cepat dan mudah diakses. Sementara itu, akademisi dapat berkontribusi dengan menyusun kajian yang mudah dipahami publik, sehingga informasi yang beredar lebih akurat dan tidak menimbulkan keresahan yang tidak perlu.
Prof Budi Guntoro juga menyinggung pentingnya literasi konsumen. Masyarakat yang lebih paham tentang proses sertifikasi halal dan kriteria yang digunakan akan lebih mampu memilah informasi yang benar dari hoaks atau misinterpretasi. Pendidikan publik melalui media massa, seminar, dan materi edukasi sederhana bisa membantu menurunkan tingkat kebingungan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem sertifikasi yang ada.
Akhirnya, Prof Budi Guntoro menegaskan bahwa polemik seperti ini sebetulnya bisa menjadi momentum positif jika dikelola dengan baik. Isu yang muncul memberi kesempatan bagi lembaga terkait untuk memperbaiki komunikasi, memperjelas prosedur, dan memperkuat kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri. Dengan pendekatan yang tepat, publikasi isu semacam ini tidak harus berujung pada ketidakpastian, melainkan bisa mendorong perbaikan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Secara ringkas, pandangan Dekan Fakultas Peternakan UGM Prof Budi Guntoro mengajak kita untuk melihat persoalan sertifikasi halal dari berbagai sisi: teknis, sosial, dan komunikasi. Menjaga ketenangan, mencari klarifikasi resmi, dan meningkatkan literasi menjadi langkah-langkah praktis yang dapat meredam polemik dan membawa diskusi ke arah yang lebih konstruktif.
Source : kampusiana.id
Disclosure: Artikel ini diproduksi dengan bantuan AI